Grup Sinar Mas Kuasai 5 Juta Hektar Tanah, Komnas Ham Minta Negara Tarik


INFOdetik.com Disaat pemerintah sibuk menggusur tanah-tanah yang ditempati masyarakat miskin, ternyata pemerintah membiarkan jutaan hektar tanah milik negara dikuasai oleh pengusaha.
Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas. Dia menyebut ada perusahaan yang didirikan pengusaha keturunan Tionghoa memiliki tanah 5 juta hektar. Bagi Hafid, tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu.

Untuk itu, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Hafid meminta pemerintah untuk merebut tanah-tanah milik negara yang dikuasai para pengusaha.

"Jadi 5 juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin, yang sekarang ini Sinar Mas memiliki 5 juta hektar," kata Hafid saat diskusi mengenai kasus penggusuran DKI Jakarta, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, Hafid menyebutkan, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Termasuk penguasaan lahan 5 juta hektar oleh taipan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya pertama di Indonesia.

Idealnya distribusi tanah mengikuti formula 1 juta untuk orang kaya, 2 juta untuk kelas menengah, dan 3 juta untuk masyarakat miskin.

Bagi Hafid, distribusi tanah yang terjadi saat ini menunjukkan negara telah dimiliki sekelompok kecil penduduk. Sementara orang miskin tidak memiliki celah untuk keluar dari kemiskinannya karena mereka tidak mempunyai tanah.

"Pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, negaranya bubar. Kita 0,2 persen penduduk menguasai 74 persen tanah. Inilah satu distribusi lahan paling ekstrim di dunia," ujar Hafid.

Penguasaan lahan oleh kelompok kecil penduduk ini berimbas pada maraknya penggusuran di beberapa kota, termasuk di Jakarta.
Berdasarkan panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata Hafid, negara harus menghindari penggusuran semaksimal mungkin karena tindakan itu merupakan pelanggaran HAM.

"Kalau pun dilakukan terpaksa sekali, atau sebagai alternatif terakhir," katanya.

Penggusuran dapat diterima jika memiliki landasan hukum dan ditujukan untuk penataan kembali atau redistribusi lahan untuk membantu masyarakat miskin. Negara harus menunjukkan keberpihakannya kepada yang miskin.

Dia menegaskan, penggusuran seharusnya betul-betul dimaksudkan untuk menguntungkan orang miskin, mereka yang menderita dan terisolasi.
"Boleh dilakukan penggusuran terhadap mereka yang memiliki tanah yang terlalu luas ini untuk dikasih ke orang miskin. Itu menurut panduan PBB, indah sekali," kata Hafid.* 

Sumber : CNN
Share on Google Plus

About INFOdetik

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

61 comments:

  1. Luas pulau Jawa 13 juta Ha, jd kalau 5 juta Ha artinya hampir separuh pulau Jawa dikuasai 1 orang ???
    Kemana Pancasila ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hitungnya bkn pulau jawa saja bapak tpi seindonesia dikuasai oleh yg 0.2 % penduduk yg notabene terkaya di RI

      Delete
    2. terus klo si taipan itu pake kaos Pancasila, Saya Pancasila... siapa kira kira yg perlu dibedil, si miskin yg gak punya kaos atw gk kebagian kaos akibat digusur rumahnya, boro boro pikir kaos atw si taipan ber-kaos Pancasila.. cuma simbol tooh!? ta*k !!

      Delete
    3. pajak tanah dinaikkan berlipat2 sampai rakyat kecil tidak sanggup untuk membayar,sepertinya diarahkan untuk melepas kepemilikan tanah yg akhirnya dibeli oleh golongan tertentu yg sudah anda ketahui...

      Delete
    4. Mana yg treak2 aku indonesia aku pancasila.... tai kucing...

      Delete
    5. Mereka bayar pajak bos

      Delete
    6. Ini sudah terjadi sejak pemerintahan orde baru yg bnyak memberikan celah kepada kroni2 nya untuk menguasai tanah seluas luasnya.

      Delete
    7. Miris banget liat tanah air ku indonesia. ternyata skrg republik ini sdh bukan lg milik rakyat nya. Tp milik segelintir orang2 itu. Udah tau x siapa orang2 tsb? & pemerintah nyata2 mendukung bahkan menjual republik ini kpd mrk.

      Delete
    8. itulah negeri kaya dipimpin oleh rezim kamprett

      Delete
  2. Kekuasaannya melebihi negara...

    ReplyDelete
  3. Bisakah memiliki kalau tidak ada yg menjual ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Karena negara gak ngatur secara jelas. Makanya siapa boleh beli brp saja !!!

      Delete
    2. Komen plg goblok..komennya org kapitalis..kl smw djual k org kaya..org miskin nda pny akses tanah trs gmn?? Negara hrs ngatur org tamak2 itu..klo nda nurut mending di petrus aja..

      Delete
  4. Jangan berdalih, "itu kan hasil usaha mereka", karena kolam lele dumbo aja mesti disortir agar tidak ada lele kanibal yang tumbuh jauh lebih besar dengan memakan lele lain yang lebih kecil.

    ReplyDelete
  5. Inikah contoh penerapan pancasila yg baik, kemana negaraku ???

    ReplyDelete
  6. Uu agrarianya spt apa sih indonesia ini, kok sampai ada pribadi dpt menguasai tanah jutaan ha. Sepengetahuan saya per orang hanya dpt diperbolehkan menguasai hanya 5 ha. Apa sudah diubah nolnya ya..

    ReplyDelete
  7. Ayo,saatnya sadar dan keluar dari belenggu kemunafiqan. NKRI, Bhinneka Tunggal Eka, Pancasila, UUD 45 jangan hanya jadi retorika,omongkosong,Nato,bualan .Terapkan, Amalkan, Lakukan, Aplikasikan, Implementasikan...

    ReplyDelete
  8. sekarang sudah tahu kan, siapa yang anti pancasila?

    ReplyDelete
  9. Bukannya itu dibeli ya? Maksudnya setalah uang diterima tanah diminta lagi....itu pki namanya

    ReplyDelete
  10. Negara kalah oleh segelintir orang

    ReplyDelete
  11. Kasihan masyarakatku, pribumi Indonesia...!

    ReplyDelete
  12. Mana ada beli tanah 5 jt ha,

    ReplyDelete
  13. Mbelgedes. Berita koq anti cina biar resah atau gimana.

    ReplyDelete
    Replies
    1. biar mikir, bukan resah bro... resah tuh disono,, di kalijodo.. resahan basah

      Delete
    2. Itu rezim suharto, kontrak ratusan tahun tanpa ada persentase saham negara,,

      Dan pribadi atau oknum mana yg diperkaya,
      Mari kita tanya rumput bergoyang.

      Delete
    3. Hak antara wni asli pribumi mestinya berbeda dg wni keturunan china.

      Wni keturunan china harus dibatasi supaya jangan jadi menguasai tanah dan wilayah indonesia.

      Di amerika serikat, orang terkaya di amerika adalah orang2 amerika sendiri bukan orang china atau bangsa pendatang.

      Delete
    4. Mirriiisss,,,, ooh Indonesia ku yang malang:(

      Delete
  14. Itu baru satu perusahaan, blm perusahaan besar lainnya...

    Hedehhh...
    Dari zaman penjajah sd sekarang, ga ada habisnya penghianat2 yg jual diri demi harta & tahta...

    Yg korupsi, mengeruk uang diNKRI sd trilyunan rupiah trus lari keluar negeri jg banyak tuh...

    ReplyDelete
  15. 5 jt ha yg dikatakan disini maksudnya hanya dikuasai bukan dimiliki. Dikuasai sebagai hak guna usaha biasanya berlaku 35 tahun. Group ini banyak berusaha di perkebunan kelapa sawit dan HRI. Kalau pemerintah mau mendistribusikan lahan tersebut untuk maka jgn diperpanjang HGU nya. Mencabut HGU ditengah jalan juga dimungkinkan karena ada aturan yg mengaturnya bila sipemegang HGU tidak mengusahakan lahannya. Karena ada faktor lainnya. Perolehan lahan 5 jt ha spt yg disebutkan mungkin saja mereka telah mengikuti prosedur dan ketentuan aturan yang ada. Maka sekarang apakah aturannya yg salah atau bagaimana. Para ahli hukum dpt menjawab ini semua.

    ReplyDelete
    Replies
    1. jangan lupa mas ujang, sinar mas juga perusahaan property (sinarmas land) dengan asset perumahan2 elit (BSD city), apartemen dan perkantoran

      Delete
  16. Sejak mulai kapan hal ini terjadi...mesti jelas. Kenapa bekoarkoarnya baru sekarang, bukannya 5 atau 10 thn, yg lalu.mungkit masih ada lagi yg memiliki bukan 1 org saja.
    Hak tanahnya jg mesti jelas, tp tak apa masih blm terlambat.
    Maruyung kt rebut kembali, sesuai peraturan di negara kita,
    Dan sy rasa banyak lagi yg lain yg belum terdata.

    ReplyDelete
  17. Mana yg treak2 aku indonesia aku pancasila....
    tai kucing...

    ReplyDelete
  18. Yang disebutkan "cuma" menguasai bukan memiliki, adalah mereka yg bisa menggusur masyarakat atau penduduk dengan paksa dibantu aparat dg dalih punya HGU atau hak lainnya. Nah itulah yg disebut "cuma menguasai bukan memiliki".

    ReplyDelete
  19. Dunia Terbalik, menjadi simbul yang paling pas untuk negeriku tercinta.

    ReplyDelete
  20. Dasar otak level ternak, kerjaannyanya provokasi. Sumber cnn, gw butuh link nya tolol

    ReplyDelete
    Replies
    1. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160915175459-20-158611/komnas-ham-minta-negara-ambil-tanah-yang-dikuasai-konglomerat/

      ne bro linknya, coba piknik lagi biar fresh

      Delete
    2. Nii anonymous penyebar fitnah.. bisanya koar koar yg ga jelas..

      Delete
    3. Nii anonymous penyebar fitnah.. bisanya koar koar yg ga jelas..

      Delete
  21. Pertanyaan nya: kalau tdk ada yg menjual,menyewa,atau bertanda tangan,apa mungkin pengusaha tsb bisa memiliki atau menguasai? Mikir dulu sblm komentar.. jgn cuma bisa iri melihat pengusaha itu menguasai lahan 5 juta hektar..yg menyetujui menjual atau menyewakan ke dia siapa dulu?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yang cerdas dong mas....urusan tanda tangan itu...ya yang punya seragam pejabat.....???????????

      Delete
  22. Bukan hak milik tpi pakai dalam jngka wktu tertentu. Dan perusahaan juga diwajibkan byar pajak. Ini org yg ngomong ga pake otak asal kluar aja. Kalau ditarik negara apa negara siap memberi lapangn kerja..

    ReplyDelete
  23. Akankah RAKYAT PRIBUMI INDONESIA hanya terdiam dan gigit jari ? Mari BERSATU melawan kapitalis serakah di negeri kita tercinta ini

    ReplyDelete
  24. Wah ga bener nie....ayo mari bung rebut kembali...permerintah yang ngambil apa rakyat yang nngambil nie...begini nie jadinya kalo orang asing dilahirin di negara yang tumpanginnya anak cucu buyutya jadi songong kaya dia bener" asli indonesia padahal dl nenek moyangnya ngemis numpang dagang pribumi diseranb bukanya ngebela malah jadi penghianat....miris ihk

    ReplyDelete
  25. Apa apa nyalahin Jokowi, tanya sejak kapan...

    ReplyDelete
  26. Emang HAM profokator gak liat duduk persoalnya asal koar koar perlu di laporkan biar gak kepanjangan ... Tahu masuarakat lagi semsitif. Yg berpikir pendek di kiranya jamanya Pak Jokowi padahal itu dari tahun kapan..

    ReplyDelete
  27. Sampe rakyat berdesak-desakan cari tanah, astaghfirullah.. Kalo di jaman amirul mukminin sudah diperangi tuh orang-orang rakus.

    ReplyDelete
  28. Sebuah perbandingan ya oon nih.lahan 5 juta hektare itu lahan apa boss?lahan hunian atw hutan?yakin kah,klo lahan yg 5 juta hektare itu di kembalikan,orng2 yg tergusur di jakarta dan kota2 besar itu mau di suruh pindah ke hutan?mikir....lahan sinar mas sebagian besar adlh hutan tanaman isdustri penunjang pabrik kertas nya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. sinarmas juga perusahaan property, sinarmas land yg punya BSD city dan beberapa proyek lain. banyak baca mas...

      Delete
  29. Ini kesalahan yang punya tanah juga... kenapa suka menjual tanah sama orang asing.... udah kayak gini bekoar koar kalian semua...kalau masa rejim suharto setahu saya orang bukan pribumi tidak boleh memiliki sertifikat hak milik tanah... yang ada sertifikat hgb dan hgu...

    ReplyDelete
  30. Wah keren ini, kalo 5 hektar itu dibangun perusahaan kerupuk, bisa tuntas deh masalah pengangguran :)

    ReplyDelete
  31. 0,2 persen org indonesia menguasai 74 persen tanah di indonesia..melalui konglomerasi,PT itu ,PT Ini,real estate,pertambangan,perkebunan sawit,hph dsb..ini bom waktu..apalagi yg 0,2% itu maaf2 klo pake bahasalama itu NON PRIBUMI.. ini bom waktu
    dikutip dr pernyataan Prof. Yusril Ihza Mahendra

    ReplyDelete
  32. ini sumbernya mana ya ? link asli-nya ?

    ReplyDelete
  33. Kasus yang sama juga dilakukan Oleh TNI terhadap warganya, dimana para konglomerat untuk mencari lahan-lahan luas ditengah kota khususnya di tengah kota2 besar di indonesia sangat susah , maka dengan dalih akan di gunakan untuk tentara aktif mereka menggusur Perumahan-perumahan TNI para Purn/warawakawuri dengan pukul rata semua dianggap rumah dinas golongan dua, padahal tidak semua sesuai sejarahnya adalah rumah dinas dan banyak yg tidak terdaftar di IKN kemenkeu, mereka lakukan penggusuran secara tidak berkeadilan dan tidak beradab tanpa ganti rugi sepersenpun disuruh keluar pakai payung Hukum Permenhan 30 Thn 2009, INILAH AROGANSI TNI terhadap rakyatnya,,JERUK MAKAN JERUK, semua di pukul rata sebagai rumah dinas, padahal tidak semua rumah yang ditempati TNI PURN dan ANAK2NYA berstatus rumah dinas,

    ReplyDelete
  34. barang (berita) baru nih buat ane...
    padahal dari dulu itu hayalan ane aja, ternyata dah ada yg ngeduluin....

    ReplyDelete
  35. ada yang salah dalam pengaturan kepemilikan tanah di negeri tercinta ini, dengan membiarkan orang-orang tamak tanah ga peduli dengan rakyat miskin...

    ReplyDelete