MUI dan Dilema Anggaran


Ditulis oleh A.R RIZAL


KANTOR MUI Sumbar terancam tutup. Hal itu karena ketiadaan anggaran. Selama ini, organisasi para ulama itu hidup dari APBD Provinsi Sumbar. Pemprov Sumbar mengambilkan anggaran dari alokasi dana Bansos. Anggaran yang sama untuk membiayai operasional LKAAM Sumbar dan ormas. Sejak beberapa tahun lalu, dana Bansos di-stop. Perintah pemerintah pusat. Maka, MUI terkena imbas, LKAAM sudah lebih dahulu. Anggaran yang sama telah menghidupkan aktivitas di masjid-masjid, kini tak ada lagi.
Ditutupnya operasional MUI Sumbar menuai polemik. Kesalahan dialamatkan kepada pemerintah, dalam hal ini Pemprov Sumbar dan DPRD Sumbar yang bertanggung jawab membuat perencanaan anggaran. Pemprov dan DPRD tentu saja menolak disalahkan. Kalau tetap dianggarkan, bisa-bisa mereka masuk bui. Masih ada celah untuk memberikan anggaran untuk MUI, seperti yang dilakukan daerah lain. Tinggal dibicarakan. Tapi, soal anggaran, Sumbar memang dilematis.
Beberapa tahun ini, dana Bansos hilang. Padahal, setiap tahun, Pemprov dan DPRD selalu menganggarkan. Tapi, setiap dianggarkan, setiap itu pula dicoret oleh Kemendagri. Sumbar tak bisa mengalokasikan dana Bansos karena keuangan daerah ini tak seimbang. APBD Sumbar sebagian besar bergantung pada anggaran dari pusat. Karena bergantung pada pusat, otomatis mesti ikut aturan pusat.
APBD Sumbar masih tersedot oleh belanja modal. Sebagian besar dihabiskan untuk gaji pegawai dan operasional pemerintahan. Untuk di luar belanja modal, APBD mesti diutamakan untuk kesehatan dan pendidikan. Porsi anggaran pendidikan mesti 20 persen. Kalau tak sampai, jangan coba-coba membuat alokasi anggaran untuk hal lain. Sebenarnya, tak masalah untuk mengejar alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan. Tapi sayangnya, itu sulit bagi Sumbar yang tak punya banyak sumber dana untuk menopang PAD.
Sumbar bukanlah daerah yang kaya dengan PAD. Kalau daerah ini seperti Riau yang punya banyak PAD dari sumber tambang, maka tak risau bagi Pemprov dan DPRD berbagi uang. Anggaran untuk MUI, itu gampang. Ormas-ormasi lainnya bakal sehat secara finansial. Seperti Provinsi Kalimantan Timur, saking banyaknya PAD daerah ini, pemerintahnya bahkan sampai pusing untuk menghabiskan uangnya.
Mau apa lagi, Sumbar memang miskin PAD. Pabrik berskala besar di daerah ini cuma satu, Semen Padang. Karena minimnya sumber daya alam ini, makanya masyarakat Sumbar terpacu maju dengan mengandalkan potensi otaknya. Orang Minang rata-rata menjadi pedagang, karena mereka tak bisa menjual minyak. Agar jaya dengan tradisi berdagangnya, orang Minang berdagang sampai ke negeri orang. Selain berdagang, orang Minang banyak menjadi cendikiawan. Mereka menjual ide. Dan orang Minang tak pernah kehabisan ide untuk membuatnya bisa tahimpik ndak di ateh..
Ketika MUI, LKAAM, dan ormas di daerah ini tak bisa lagi mendapatkan anggaran dari APBD, seharusnya itu tak perlu ditangisi. Filosofi orang Minang mengajarjan bagaimana untuk bisa bertahan, bahkan tetap eksis di tengah keterpurukkan. Takuruang ndak di lua. Orang Minang itu hilang akal cuma tiga hari. Hari keempat, maka orang yang akan diakalinya.
Banyak cara bagi MUI dan LKAAM untuk bisa tetap bertahan. MUI dan LKAAM tentu tahu bagaimana filosofi orang Minang mengajarkan untuk bertahan. Kalau tak mendapatkan anggaran dari APBD, kemudian MUI dan LKAAM langsung menyerah, itu sungguh hal yang aneh. Seharusnya lembaga ini berada di garis terdepan untuk menghidupkan kembali filosofi orang Minang. MUI dan LKAAM mestinya memberi contoh bagaimana bisa bertahan, bahkan bisa eksis tanpa dukungan anggaran dari APBD. Dengan begitu, lembaga ini telah memberikan pelajaran berharga bagi anak-kemenakan di ranah bundo kanduang ini.
Share on Google Plus

About INFOdetik

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment